Jepang Masih 'Pikir-pikir' Garap Proyek Jembatan Selat Sunda

Pihak Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC) mengaku masih pikir-pikir mendanai proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) Rp 100 triliun lebih.

CEO JBIC Hiroshima Watanabe mengatakan, pihaknya melihat belum ada skema yang pasti soal pengelolaan jembatan penghubung pulau Jawa dan Sumatera ini.

"Soal JSS, JBIC mau berminat atau tidak, bisa jadi iya atau tidak. Karena itu tergantung pengelolaan jembatan tersebut," ujar Watanabe dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (28/9/2012).

Watanabe menyatakan, jika nantinya jalan tol di jembatan ini akan dikenakan tarif tinggi yang menggiurkan investor, maka JBIC berani untuk membiayai proyek tersebut. 

"Pada dasarnya kalau proyek ini akan dilaksanakan, dengan skema uang tol untuk melewati jalan itu, ditetapkan agak tinggi agar pembangunan infrastruktur dapat dikembalikan dari pendapatan biaya tol itu, kalau dasarnya bisa ditetapkan JBIC akan mikir," katanya.

JBIC, lanjut Watanabe, berani menawarkan pembiayaan yang rendah dibandingkan swasta yang lain. "Karena JBIC bisa menawarkan pembiayaan tentunya lebih rendah dari sektor swasta, tapi bukan 0 persen, yang selama ini dari ODA (Official Development Assistance)," jelasnya.

Namun, Watanabe menyatakan, jika pemerintah Indonesia membangun jembatan ini dengan tujuan sosial dengan menetapkan harga tol yang rendah, maka kemungkinan kerjasama yang dilakukan bersama pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). 

"Sebaliknya kalau pemerintah RI akan memabangun JSS ini dari pandangan sosial maka uang tol akan rendah, pembiayaan lebih cocok ke JICA, jadi tergantung kerangka dan desain bagaimana dan perusahaan apa yang membangun itu," pungkasnya.

Jembatan Selat Sunda ditargetkan mulai groundbreaking tahun 2014. Proyek jembatan sepanjang 29 Km itu rencananya akan menelan dana sedikitnya Rp 100 triliun.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo sempat mengusulkan revisi Perpres No 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).

Dalam perkembanganya usulan itu menuai perdebatan karena bakal mengancam kiprah pemrakarsa (pemda Lampung-Banten dan Artha Graha) untuk menyiapkan proyek JSS termasuk studi kelayakan dan basic design.

Masalah ini dibahas di kantor menko, yang kemudian dibentuk tim 7 sebagai tim inti yang membahas perbaikan maupun rekomendasi terkait persiapan pembangunan JSS. Sejak Juli lalu sejatinya masalah ini sudah ada keputusan namun hingga kini sudah berbulan-bulan tak ada hasil. (finance.detik.com)

2030, Ekonomi Indonesia Masuk 10 Besar Dunia

Indonesia diramalkan bakal menempati posisi ketujuh dunia sebagai negara dengan skala ekonomi terbesar pada 2030. Kala itu, Indonesia diyakini bakal menawarkan peluang bisnis bagi sektor swasta dengan nilai mencapai US$1,8 miliar.

Untuk saat ini, skala ekonomi Indonesia masih menempati posisi 16 terbesar di dunia.

Prediksi tersebut terungkap dari laporan Mckinsey Global Institute (MGI) yang bertajuk The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential.

"Pertumbuhan konsumen Indonesia menguat lebih tinggi dibandingkan negara lain di luar China dan India," kata laporan McKinsey seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 18 September 2012.

McKinsey memperkirakan perekonomian Indonesia pada 2030 akan ditopang oleh empat sektor utama yaitu bidang jasa, pertanian dan perikanan, serta sumber daya alam.

Pada tahun yang sama, McKinsey memperkirakan tingkat daya beli masyarakat konsumen Indonesia juga akan meningkat dari 45 juta menjadi 90 juta orang. Masyarakat konsumen adalah mereka yang memiliki penghasilan lebih dari US$3.600 dalam hal kemampuan daya beli.

Pertumbuhan masyarakat konsumen Indonesia itu akan terus meningkat jika pemerintah mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5-6 persen.

"Brasil, Mesir, Vietnam, dan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, peningkatan masyarakat konsumen hanya akan tumbuh setengah dari jumlah masyarakat konsumen Indonesia pada periode yang sama," ujar laporan tersebut.

Terkait tiga sektor bisnis yang bakal menopang perekonomian Indonesia, McKinsey memperkirakan imbal hasil dari bisnis jasa bisa menciptakan 7,7 persen per tahun dengan nilai US$1,1 triliun. Tahun lalu, nilai bisnis dari sektor jasa hanya mencapai US$260 miliar.

Dengan peningkatan tersebut, porsi sumbangan sektor jasa pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia bakal meningkat dari 61 persen menjadi 65 persen.

"Namun, Indonesia masih tertinggal jauh dari negara Asia lainnya dalam berbagai bentuk produk keuangan," tuturnya. (art)

© VIVA.co.id 

Indonesia Butuh 200.000 Tenaga Ekonomi Syariah

Pertumbuhan industri keuangan dan perbankan syariah rupanya belum diiringi dengan ketersediaan sumber daya manusia di bidang tersebut.

Ketua Dewan Pakar Ekonomi Syariah Indonesia Aries Mufti menyatakan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syarih berdampak pada tingginya pertumbuhan industri keuangan dan perbankan syariah. Pertumbuhan rata-ratanya sebesar 30-40 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan bisnis keuangan dan perbankan konvensional yang hanya tumbuh sekitar 10 persen. Sayangnya, pertumbuhan bisnis tersebut tidak dibarengi dengan ketersediaan sumber daya manusia.

"Kenyataan di lapangan 90 persen SDM di sektor perbankan dan keuangan dan keuangan syariah berlatar belakang ekonomi konvensional," ujarnya dalam acara peresmian Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan (STEBANK) Islam Sjafruddin Prawiranegara di Jalan Kramat Pulo Gundul, Jakarta, Minggu (30/9/2012).

Aries menambahkan sebagai negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia dan populasi mencapai 240 juta jiwa, Indonesia masih memiliki lulusan di bidang keuangan dan perbankan syariah yang masih minim.

Institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program studi ekonomi syariah baru mencapai 25-30 perguruan tinggi. Dengan jumlah tersebut, hanya sekitar 1.000 lulusan tercetak setiap tahun. Angka itu msih jauh dari kebutuhan SDM pada perbankan dan keuangan syariah.

"Untuk mencapai market share 5 persen, Bank Indonesia memperkirakan dibutuhkan sekitar 200 ribu tenaga kerja," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Aries, dibangunlah STEBANK ini guna melahirkan generasi muslim intelektual di bidang ekonomi dan perbankan Islam. (finance.detik.com)

Masih Nganggur? BUMN Ini Buka 2.500 Lowongan Pekerjaan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rajawali Nusantara Indonesia akan membuka lowongan untuk 2.500 sarjana di seluruh Indonesia. Sarjana ini, nantinya akan diberdayakan untuk membina plasma sapi milik RNI di pedesaan.

Direktur Utama RNI, Ismed Hasan Putro mengatakan, perusahaan akan merekrut para sarjana ini mulai tahun 2013. Menurutnya, berbagai jurusan diperbolehkan melamar, namun lebih diriporitaskan jurusan peternakan dan pertanian.

"RNI butuh 2.500 sarjana masuk desa untuk membina masyarakat plasma yang akan mengelola sapi. Sarjana pertanian, peternakan, jurusan lain juga boleh saja. Yang penting dia mau menggerakan desa," ungkap Ismed kepadadetikFinance, Minggu (30/9/2012).

Ismed menambahkan, hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan pembukaan lapangan kerja baru bagi sarjana yang sulit mencari pekerjaan, terlebih penghasilan yang akan didapat oleh para sarjana ini cukup besar.

"Nanti mereka dapat insentif per bulannya Rp 1,25 juta. Itu belum termasuk dari sapi yang juga dia kelola, setiap tahun di alokasikan 10 sapi," tegasnya.

Tak hanya itu, apabila para sarjana ini terbukti memiliki kinerja yang baik selama masa kerja 2 tahun, maka secara otomatis PT RNI akan merekrut mereka untuk menjadi pegawai tetap di RNI.

Tak hanya sarjana, Ismed mengungkapkan, perusahaan pun akan memberdayakan 2.500 pemuda pemudi desa di lokasi tempat peternakan sapi yaitu Padang, Subang, Indramayu, Palembang, dan Cirebon.

"Pemuda-pemudi itu akan memiliki tugas yang sama, yaitu membina para plasma sapi. Daripada mereka menganggur tidak memiliki pekerjaan," ungkapnya.

"Sapi ini bukan hanya sekedar bisnis, tapi juga untuk mengajak mereka berwirausaha, membuka lapangan kerja dan menggerakan roda perekonomian di desa," tutupnya.

Jika berminat, mari ditunggu pengumuman lebih lanjut dari RNI. (finance.detik.com)

Takut Terulang Tabrakan Kapal, Pengusaha Minta Jembatan Selat Sunda Dibangun

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengaku prihatin dengan tabrakan kapal di Selat Sunda (SS) belum lama ini. Hipmi menilai tabrakan itu menjadi bukti kuat Jembatan Selat Sunda (JSS) penting segera direalisasikan. Para pengusaha meminta proyek JSS bukan sekedar isapan jempol belaka.

“Jangan wacana terus. Tabrakan ini menjadi bukti kehadiran JSS sudah dinantikan oleh logistik kita,” ujar Ketua BPP Hipmi Reza Rajasa dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (30/9/2012).

Reza mengatakan, lalu lintas di Selat Sunda sudah sangat padat, sebab pertumbuhan ekonomi di kawasan Asean dan di wilayah Laut Cina Selatan sangat pesat. 

“Konsentrasi ekonomi sedang bergerak ke kawasan ini. Sebab ekonomi di kawasan Eropa lagi lesuh. Jadi kawasan Asean ini padat sekali trafik kapal barang dan kontener-nya, termasuk Selat Sunda dan Malaka,” tegas Reza.

Sebab itu Hipmi mendorong agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memulai pembangunan. Selain akan mengurangi trafik kapal di Selat Sunda, jembatan ini akan memangkas biaya logistik secara signifikan. “Biaya logistik kita termasuk yang tertinggi di antara negara-negara Asean. Bisa 3-4 kali lipat lebih tinggi. Kita musti perangi biaya tinggi ini dengan salah satunya adanya JSS," papar Reza.

Hipmi juga khawatir kalau jembatan ini molor terus eksekusi proyeknya, biaya pembangunannya akan terus membengkak. Reza membandingkan pada awal 2012, diperkirakan JSS akan menelan biaya Rp 100 triliun. 

“Tetapi pada pertengahan 2012, proyeksinya sudah mencapai Rp 250 triliun. Naiknya 150% lebih. Ini sudah membebani APBN kita. Anda bayangkan saja nanti akhir tahun berapa naiknya lagi,” pungkas Reza.

Hipmi mendorong agar pembangunan JSS ini melibatkan swasta dan investor strategis yang punya komitmen dan terbukti berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia selama ini.(detik.com)